Dingin disertai gerimis, pagi itu Jumat, 15 Pebruari 2013, tidak membuat surut semangat pemuda adat yang sedang berada di tengah tombak (hutan) adat Ompu Ronggur Simanjuntak. Tidak ada yang berpangku tangan, masing-masing mengambil kesibukannya sendiri. Tangan-tangan dengan lincah mengupas ubi, yang akan segera dimasak sebagai hidangan sambil minum kopi pada saat pertemuan siangnya. Nenas, salah satu produksi pertanian khas Sipahutar, juga telah tersedia, yang sengaja dibawa dari kampung untuk disajikan saat makan siang.

Kaki-kaki yang kuat dengan bahu yang kekar  mengangkat jerigen air yang diambil dari sumber air bersih, untuk air minum tamu-tamu yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan. Persiapan pertemuan ini sudah dilakukan secara bersama sejak seminggu sebelumnya. Wajar karena tempat pelaksanan kegiatan sangat jauh dari kampung yaitu sekitar 2,5 jam kalau ditempuh dengan jalan kaki. Tetapi jika ditempuh dengan kereta (istilah orang Tapanuli untuk menyebut sepeda motor) cukup dengan waktu setengah jam saja.

Pemuda adat komunitas keturunan Ompu Ronggur Simanjuntak mendirikan rumah pemuda di atas tanah adatnya. Di mana tanah adat tersebut juga diklaim oleh perusahaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk yang masuk dalam konsesi mereka.

Pembangunan rumah pemuda adat ini juga dilakukan dalam rangka menyambut dan mensukseskan pertemuan pemuda adat Tano Batak. Beratap seng, berlantai papan tanpa dinding,  dan dibangun atas swadaya pemuda adat sendiri.

Di pojok lain,  di areal yang sangat luas ini terlihat juga pemuda lain sedang menancapkan bendera-bendera Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Bendera berkibar gagah menjadi penunjuk arah jalan ke tempat pelaksanaan pertemuan tersebut. Karena kegiatan dilaksanakan pada tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, maka semua urusan persiapan termasuk urusan komsumsi dan memasak harus dikerjakan pemuda adat tersebut. Dalam hal ini, prinsip senasib sepenanggungan sedang diuji dalam semua proses persiapan. Semua hal itu melahirkan kebersamaan di antara pemuda, sebelum dimulainya pertemuan secara resmi oleh Ketua BPH AMAN Wilayah Tano Batak, Roganda Simanjuntak.

Peserta pertemuan dari berbagai kabupaten/kota dengan berjalan kaki mulai tiba di tempat sekitar pukul 08:30 wib. Bersama rombongan undangan, perempuan adat juga tiba di lokasi kegiatan. Mereka tiba dengan semangat, sekalipun harus berbasah-basah karena hujan. Tetamu yang datang langsung disambut oleh pemuda adat yang sudah sejak tiga hari sebelumnya berada di tombak tersebut. Diawali dengan diskusi tentang peran penting pemuda adat dalam perjuangan masyarakat adat, lalu dilanjutkan dengan pembacaan janji Barisan Pemuda Adat Nusantara yang dipimpin oleh Ketua BPH AMAN Wilayah Tano Batak, pertemuan pun segera dimulai.

Pimpinan sidang sementara adalah pengurus wilayah AMAN Tano Batak. Sedangkan untuk melanjutkan persidangan, peserta memilih dan menetapkan tiga orang pimpinan sidang yang akan mengarahkan persidangan sampai berakhirnya pertemuan. Penetapan pimpinan sidang juga dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan laki-laki yakni: Rosalia Silitonga, Pancur Simanjuntak dan Jhontoni Tarihoran.

Pada situasi hujan dan dinginnya cuaca, persidangan tetap berjalan dengan hangat, dan terkadang dengan lantang terdengar yel-yel: “Pemuda Adat!, Bangkit Bersatu!, TPL…Tutup!”

Berbagai keputusan pun ditetapkan, mulai dari pembukaan persidangan, jadwal kegiatan, tata tertib, sidang komisi, proses pencalonan ketua, dan penetapan ketua sampai penutupan pertemuan. Semuanya berjalan dengan lancar dan sesekali keputusan harus ditinjau ulang karena adanya usulan atau saran dari peserta yang hadir. Sidang komisi juga berhasil merumuskan tentang: Kriteria, Tata Cara Pencalonan dan Proses Pemilihan Ketua Barisan Pemuda Adat Wilayah Tano Batak 2013-2016.

Pada proses pemilihan Ketua, peserta pertemuan memilih dan menetapkan Saudara Pancur Simanjuntak menjadi ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Tano Batak periode 2013-2016, yang pemilihannya secara aklamasi. Dengan terpilihnya ketua BPA wilayah Tano Batak para undangan mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan-harapan kepada organisasi yang baru dideklarasikan tersebut.

Peserta yang turut hadir di antaranya Delima Silalahi, Koordinator Studi dan Advokasi KSPPM, lembaga yang mendampingi berbagai kelompok masyarakat adat di Tapanuli; Trisna Harahap staf KSPPM; Hotasi Simamora, Ketua Aliansi Peduli Tano Batak serta  Dewan Adat AMAN Wilayah Tano Batak Maradona Simanjuntak dan komunitas adat keturunan Ompu Ronggur Simanjuntak.

Sebelum pertemuan ini ditutup secara resmi, Roganda Simanjuntak menyerahkan bendera AMAN kepada ketua BPAN terpilih. Hal ini sebagai simbol bahwa gerakan masyarakat adat di Tano Batak, menjadi bagian perjuangan Pemuda Adat Tano Batak: untuk mewujudkan Masyarakat Adat dan Bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat sesuai dengan janji Barisan Pemuda Adat Nusantara. Pemuda adat, Bangkit bersatu! ***

Jhontoni Tarihoran

Minggu 10 April 2016, bertempat di Anjungan Kotawaringin Timur tepatnya di Jalan Temenggung Tilung 16, Kota Palangkaraya Jambore Wilayah II Barisan Pemuda Adat Nusantara (Jamwil II BPAN) Kalimantan Tengah berlangsung dengan lancar. Kegiatan ini dihadiri oleh utusan pemuda adat dari beberapa daerah di Kalimantan Tengah; Kapuas I, Kapuas II, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Kota Waringin Timur, dan Palangkaraya.

Jamwil dibuka secara resmi oleh Penasehat BPAN Kalteng sekaligus Ketua BPH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Tengah, Simpun Sampurna. Pembukaan kegiatan Jamwil  diawali dengan Tari Pembukaan oleh anggota BPAN Wilayah Kalteng bersama salah seorang Pengurus Nasional BPAN Modesta Wisa yang berasal dari komunitas Binua Manyalitn, Kalimantan Barat. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan sambutan-sambutan dari Panitia, Ketua Umum BPAN Jhontoni Tarihoran, Penasehat BPAN Kalteng Simpun Sampurna sekaligus membuka Jamwil II BPAN Kalteng.

Jambore ini menjadi ruang refleksi bagi BPAN Kalteng atas perjalanan organisasi sejak dideklarasikan pada 18 Februari 2013. Secara aktif seluruh peserta memberikan masukan atau pandangan atas laporan penyelenggaraan organisasi yang disampaikan Ketua BPAN Kalteng masa bakti 2013-2015. Masukan dan pandangan serta usulan dari peserta menjadi poin penting dalam merumuskan program kerja BPAN Kalteng masa bakti 2016-2019.

Pembahasan dan penetapan keputusan-keputusan dalam Jambore II BPAN Kalteng ini dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode partisipatoris seperti metode ‘warung kopi dunia’ khususnya dalam pembahasan program kerja dan pemilihan ketua. Calon ketua yang diusulkan oleh peserta adalah Titan, Dano, Abdul, Kimrot, Sesi, Yuni, Hendri, Kesyadi Antang, Rinto, Wismansio dan pemilihan Ketua. Pemilihan Ketua BPAN Wilayah Kalteng masa bakti 2016-2019 dilakukan secara mufakat. Dari 10 orang nama yang telah diusulkan menjadi calon Ketua, dengan mufakat Kesyadi Antang ditetapkan kembali menjadi Ketua BPAN Kalteng masa bakti 2016-2019.

Pelantikan atau pengukuhan terhadap Ketua terpilih Kesyadi Antang dilakukan oleh Ketum BPAN Jhontoni Tarihoran yang disaksikan oleh Dewan Pemuda Adat Nusantara region Kalimantan Modesta Wisa serta Ketua BPH Wilayah AMAN Kalteng Bapak Simpun Sampurna. Setelah pembacaan Janji Pemuda dan pengukuhan dilakukan secara resmi kegiatan ditutup oleh Ketua Wilayah AMAN Kalteng.

BPA Archipelago

Cibubur (16/3/2016)—Menahan buldoser, memasang plang MK 35, protes keras, aksi-aksi demonstrasi dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa kondisi di lapangan belum membaik, meskipun beberapa daerah ada yang sudah mengeluarkan Perda (Tanah Adat). Situasi ini terus menjadi tantangan bagi Masyarakat Adat.

Demikian Mina Setra dalam sambutannya sekaligus membuka Rakernas II BPAN. Ia juga menambahkan perlunya gerakan muda untuk menopang kehidupan Masyarakat Adat yang berkelanjutan.

“Saya atas nama Sekjen AMAN (Abdon Nababan—red) dengan berkat dari Yang Maha Kuasa serta restu para leluhur MA resmi membuka Rakernas II BPAN, Cibubur 15 Maret 2016,” ujar Mina.

Situasi wilayah adat, kata Mina, semakin buruk. Kalimantan dan Sumatera semakin habis digasak. Wilayah hidup Masyarakat Adat semakin sempit. Negara tidak lagi dimiliki oleh Masyarakat Adat atau negara itu sendiri, melainkan korporasi atau bisnislah pemiliknya. Karena itu, Rakernas teramat penting juga untuk menyusun program kerja dalam mengurus wilayah adat dan sekaligus merayakan kebanggaannya berbudaya.

Rakernas berlangsung selama dua hari yakni 15-16 Maret 2016. Rakernas adalah mandat dari Statuta BPAN yang wajib diadakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kinerja Ketum, Ketua PW, dan Ketua PB dalam sebuah program singkat sekaligus menyusun program selama periode kepengurusan dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

“Rakernas ini merupakan mandat Statuta yang wajib kita lakukan. Statuta telah mengaturnya yang mana Statuta itu sendiri kita juga yang menyusun dan menyepakatinya sebagai suatu aturan bersama pada saat Jambore Nasional, tahun lalu (2015—red),” demikian disampaikan Jhontoni, Ketum BPAN.

Ia mengajak para peserta yang terdiri dari Pengurus Nasional, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah BPAN serta peninjau agar dalam pelaksanaan Rakernas bisa menghasilkan rumusan-rumusan bermakna demi tujuan memperjuangkan wilayah adat. Sesuai visi BPAN, Jhontoni menambahkan, bahwa para pemuda adat di nusantara selain bersatu harus terus saling menguatkan dan bersemangat untuk mengurus kampung, mengurus wilayah adat serta merangkul siapa saja yang bersedia, bergerak mengurus wilayah adat. Melawan para penjahat yang telah merampas tanah milik Masyarakat Adat harus terus digelorakan sebab pemuda bekerja dan berjuang tanpa bersyarat.

Ketum BPAN juga menyerukan bahwa pemuda adat di seluruh nusantara akan bertambah-tambah dari ujung Papua hingga ujung Sumatera. Sehingga bergerak mengurus wilayah adat akan tumbuh serentak atau merata di seluruh nusantara.

“Kami masih ada dan terus berlipat ganda. Pemuda adat bangkit bersatu, bergerak mengurus wilayah adat,” Jhontoni berseru dengan lantang.

Sementara itu, Rakernas II BPAN bertujuan: a) Menjabarkan Garis-garis Besar Program Kerja BPAN menjadi program kerja operasional; b) Mendengarkan pemaparan laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi oleh Ketua Umum BPAN; c) Membuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan organisasi; dan d) Merumuskan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan-keputusan strategis lainnya.

 [Jakob Siringoringo]

Jakarta (4/4/2016)–Banyak cara mengenal suatu bangsa. Salah satunya melalui musik. Sebut saja genre K-Pop yang langsung membawa imajinasi kita mengingat Korea, genre Rege mengantar kita ke Jamaica, Rock dari Barat, Samba dari Brasil.

Indonesia sebagai negara majemuk memiliki ragam musik tradisional. Namun sejauh ini belum ada yang mengidentifikasi kekayaan musik tersebut. Identifikasi dalam pengelompokan jenis-jenis musik dalam bentuk digital sesuai dengan pertumbuhan zaman.

Semangat mengidentifikasi dan mendokumentasikan ragam musik nusantara tercipta saat diskusi Deputi I Kementerian Pemuda dan Olahraga Profesor Chandra Wijaya dengan Barisan Pemuda Adat Nusantara, Senin (4/4) di gedung Kemenpora Jl. Gerbang Pemuda No 3 Senayan Jakarta Pusat. Prof Chandra, yang baru dilantik seminggu sebelumnya (28/3), merencanakan mengisi Bank Musik yang sudah diluncurkan pada Hari Musik 9 Maret lalu.

“Jadi, kita punya 13 program unggulan di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Salah satunya mengenai identifikasi dan dokumentasi musik nusantara, namanya Bank Musik,” kata Prof Chandra.

Jhontoni, Ketua Umum BPAN, menyambut gembira gagasan tersebut. Sebagai informasi, BPAN telah melakukan suatu upaya untuk menjaga dan melestarikan budaya. Wadah para pemuda adat nusantara, pada November 2015 telah melakukan live in silang antarwilayah. Program ini dinamakan “Menelusuri Jejak Leluhur”.

“Sebagai hasilnya, pada April ini kami akan meluncurkan buku “Menelusuri Jejak Leluhur,” katanya.

Rencananya program dari BPAN dan Deputi akan disinkronkan. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda menyiapkan ruang untuk mengindetifikasi dan mendokumentasikan musik-musik tradisional, sementara BPAN akan menjadi kolega jalan bersama untuk mewujudkan Bank Musik.

Sayap AMAN ini akan mengoleksi musik, lagu, alat musik, proses pembuatan alat musik, kisah/ceritanya dan merekamnya hingga proses akhir. Keseluruhannya akan diarsipkan dalam Bank Musik. Dengan begitu, musik nusantara akan terjaga dan lestari sepanjang masa.

Deputi I meyakini bahwa musuh bersama saat ini adalah kemiskinan, dekadensi moral, kosmopolitan, krisis identitas. Karena itu membangun komunitas merupakan salah satu jalan paling masuk akal, sehingga orang tidak berebut datang ke kota.

“Strateginya harus one community, one product,” tambahnya.

Terkait pergerakan BPAN, Pak Chandra memberi dukungan dan mengapresiasi. “Kalian (Pemuda Adat—red) KEREN. Itu saya yang bilang lo. Profesor dan Deputi, tidak ada lagi di atas (gelar—red) itu,” katanya dengan tertawa penuh semangat.

[Jakob Siringoringo]

Deklarasi

Hari kelima (23/3) menjadi hari terakhir pelaksanaan kegiatan Retret Metodologi Pendidikan Adat. Seluruh peserta, fasilitator maupun panitia bergerak ke arah hutan. Melewati persawahan dan rumah adat serta jejeran lumbung padi (leuit), keseluruhan orang menuju satu  lokasi eksotis.

Dekat hutan, di atas sawah terasering, berdampingan dengan kolam ikan, kami duduk melingkar di atas tikar biru. Langit biru menjadi atap, alam terbuka sebagai hiasan tiada tara. Duduk melingkar seperti dalam setiap sesi kami lakukan menguatkan ikatan antarindividu dan dengan wilayah adat serta alam semesta.

Saat bersila melingkar itulah para penggerak utama pendidikan adat berdiskusi merumuskan deklarasi hasil retret. Silang pendapat memanaskan situasi ketika sistem pendidikan nasional menjadi permulaan bahasan. Hampir tanpa jeda saat membicarakannya, apakah selama ini sisdiknas berdampak positif terhadap Masyarakat Adat atau pelaksanaannya yang belum riil di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi.

Sebelumnya peserta lingkaran menyepakati membahas pradeklarasi yang dirumuskan drafter sebelumnya lewat metode kalimat per kalimat. Meskipun draft pradeklarasi hanya terdiri dari tiga paragraf, pembahasan per kalimatnya memakan waktu 45 menit.

“Jadi, telah sepakat bahwa kita membahas kalimat demi kalimat, bukan paragraf per paragraf,” tegas Simon Pabaras menyimpulkan kesepakatan mufakat peserta lingkaran.

Rapat lingkaran dalam waktu menuju satu jam akhirnya menyusun redaksi untuk kalimat pertama di paragraf awal. Kemudian dilanjutkan membahas kalimat kedua, ketiga. Walaupun begitu rapat lingkaran tetap berjalan sangat alot.

Beno, mengingatkan peserta pada sejarah awal kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, beginilah situasi rapat membahas dan menyusun teks Proklamasi.

“Kita harus menegaskan kalimat per kalimat, namun dengan frasa-frasa pendek. Esensi kontennya bisa merangkum penjelasan panjang, sebagaimana dulu Soekarno dan pendiri Republik (Indonesia—red) ini menyusun teks Proklamasi Kemerdekaan,” seru Akang Beno asal Sekolah Pasawahan Pasundan.

Belum selesai paragraf pertama, hujan turun. Rapat lingkaran dilanjutkan di Balai Pertemuan Kasepuhan, tempat para sesepuh Ciptagelar mengadakan rapat saat acara Serentaun tiba.

Perbedaan pandangan masih terbawa hingga ke Balai Pertemuan, meskipun peserta lingkaran sependapat akan menegasi sistem pendidikan nasional. Sebagaimana akhirnya tertuang dalam paragraf pertama, bahwa sistem pendidikan nasional mencerabut anak-anak Masyarakat Adat dari orangtua dan secara keseluruhan dampak negatif pendidikan nasional mengancam keberlanjutan hak-hak Masyarakat Adat.

Atas permasalahan mendasar tersebut, rapat lingkaran menyepakati muatan dalam paragraf kedua dan ketiga. Adapun pandangan umum yang merupakan komitmen seluruh peserta Retret Metodologi Pendidikan Adat tertuang menjadi tiga bagian:

1. Menciptakan generasi yang menjaga wilayah adat, tradisi, budaya, adat istiadat dan lingkungannya.
2. Memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
3. Mempertahankan serta mengembangkan nilai-nilai pengetahuan dari leluhur Masyarakat Adat atas dasar asas keberagaman.

Isi deklarasi ditutup dengan pernyataan kesadaran, pergerakan riil, serta visi untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang Mandiri, Berdaulat, dan Bermartabat.

Pada puncak perumusan deklarasi, seluruh peserta lingkaran bangkit berdiri untuk menyaksikan pembacaan isi Deklarasi Pendidikan Adat. Nanang Sujana merekam langsung secara audio-visual. Deklarasi ini menjadi tonggak awal gerakan pendidikan adat di nusantara sebagai antitesis pendidikan nasional yang selama ini menjauhkan Masyarakat Adat dari wilayah adat dan hak-haknya.

“Bersama deklarasi ini, mari kita sama-sama memekikkan: Pemuda Adat Bangkit Bersatu, Bergerak Mengurus Wilayah Adat. Hotu, hotu, hotu,” teriak Ketua Umum BPAN Jhontoni Tarihoran sekaligus menutup acara Retret Metodologi Pendidikan Adat, Kasepuhan Ciptagelar 19-23 Maret 2016.

[Jakob Siringoringo]

Panen

Setelah melalui beberapa sesi dengan narasumber berganti, peserta kemudian diajak oleh fasilitator dalam hal ini Serge Marti untuk menuai beberapa benih yang telah ditanam. Sesi ini dinamakan panen atau memetik dan mengumpulkan butir-butir diskusi matang dari beberapa sesi sebelumnya. Caranya pun unik, mudah diingat dan langsung bisa dikoreksi atau ditanggapi sehingga hasil panennya kian memuaskan.

“Panen adalah salah satu cara untuk mengingatkan sesi-sesi sebelumnya dan tak melupakannya secepat angin berlalu. Panen merupakan metode lain dari notulensi. Kalau notulensi biasanya hanya tinggal sebagai catatan, tidak berhasil guna. Justru banyak diabaikan, bukannya dibaca apalagi diterapkan. Jadi, panen adalah cara untuk mengatasi itu,” Serge memberi penjelasan mengenai sesi panen.

Sesi panen pertama dilakukan oleh beberapa orang yang sudah tahu sebelumnya saat mendapat pengalaman sama di Sungai Utik. Jhontoni Tarihoran, Modesta Wisa, Nedine Helena Sulu, dan Mundus menjadi tim panen pertama. Cara yang mereka peragakan persis laporan langsung pada berita jurnaslisme televisi.

Presenter tv di studio (diperagakan Wisa) mengajak pemirsa untuk menyaksikan langsung laporan langsung dari lapangan. Reporter (Nedine) dan kameramen (Mundus) di lapangan meliput gambar dan menyampaikan kabar yang mereka peroleh dan disela dengan wawancara langsung dengan informan (Jhontoni). Dengan cara itu, si informan banyak menuturkan poin-poin di sesi diskusi sebelumnya setelah memberikan penjelasan awal mengenai retret pendidikan adat.

Dengan metode panen ini, semua poin-poin penting di sesi sebelumnya diuraikan kembali secara singkat. Dengan demikian, peserta bisa langsung mengamati sesi sebelumnya dan membuat mereka mengingatnya lebih lama, sebab tak perlu harus membaca notulensi yang di dalamnya berbagai hal membuat orang malas membaca.

Bersambung [6]

Tidak kalah menarik dengan pengalaman dari Filipina dan Kolumbia, Beno dari Sekolah Pasawahan Ciamis Jawa Barat menuturkan bagaimana berjalannya sekolah mereka. Meskipun mengikuti kurikulum dari negara, namun pada praktiknya mereka melakukan pembedahan materi terhadap kurikulum tersebut. Model pendidikan yang mereka lakukan wajib menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan petani di sekitarnya. Sehingga belajar ala Sekolah Pasawahan tidak melulu memegang pena dan belajar di dalam kotak bangunan, namun belajar di ladang, sawah atau alam sekitar.

Serge mempertanyakan suatu pengalaman menarik yang dilihatnya ketika mengunjungi sekolah itu beberapa tahun sebelumnya.

“Saya pernah bicara dengan perempuan-perempuan berusia 13-15 tahun atau remaja, mereka sudah bisa bicara politik. Bagaimana hal itu terjadi?”

Beno yang nama aslinya Sarno Maulana Rahayu menjelaskan bahwa Sekolah Pasawahan merupakan wahana bagi petani di Pasundan untuk belajar banyak hal, salah satunya politik. Jadi, pendidikan politik rakyat langsung dipraktikkan sehari-hari oleh warga Sekolah Pasawahan.

“Perempuan-perempuan berumur 13-15 tahun di Pasawahan telah melek politik. Mereka tidak malu-malu bicara, juga tidak enggan dekat dengan orang. Maka sekolah Pasawahan mendidik anak-anak sejak SD untuk melihat segala sesuatunya dengan cara mereka di kampungnya yang memang dipraktikkan oleh masyarakat di mana mereka tinggal. Lingkungan mendidik anak-anak untuk tahu banyak hal dan saling bertautan satu sama lain,” ungkap Beno.

Uniknya lagi, katanya, setiap hari anak-anak SMP di Sekolah Pasawahan menuliskan ceritanya sehari-hari baik berupa puisi, cerpen dan sebagainya. Dengan demikian, mereka sudah terbiasa dengan baca tulis terlebih mengenai pengalaman hidupnya sehari-hari yang berakar langsung di kehidupan nyata pertanian.

Narasumber terkahir yang juga dari Filipina menyampaikan pengalamannya khususnya mendirikan universitas adat. Filipina dalam urusan MA dapat dikatakan sebagai negara yang tergolong maju, di mana pemerintahnya sudah mengundangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adatnya sebagai yang pertama di dunia. Termasuk dalam mendukung sekolah tradisi hidup hingga universitas adat.

Universitas Pamulaan, demikian namanya, salah satu yang didorong dalam perjuangan MA adalah dengan mendorong pemuda adat.

Bersambung [5]

Sementara itu, Victoria dari Sekolah Tradisi Hidup (School of Living Tradition) di Talaandig Filipina mengatakan bahwa salah satu hal istimewa dari MA adalah mandiri secara ilmu pengetahuan. MA sudah memiliki kekayaan pengetahuan tersendiri dan itu menjadi identitas. Bahwa pengetahuan dimaksud datang dari MA itu sendiri, namun selama ini acapkali dieksploitasi oleh pendatang yang bukan MA.

Upaya MA untuk terus memperjuangkan hak-haknya, misalnya melalui pengembangan pendidikan adat tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi di Amerika Latin, salah satunya Kolumbia, khususnya MA Misak. Mereka juga mengalami perlakuan diskriminatif dan keterjajahan lainnya sebagaimana dialami MA di Indonesia. Namun, sama seperti di Filipina, MA di Kolumbia juga dalam perjuangannya selalu melakukan transfer of knowledge kepada generasi muda.

“Langkah pertama untuk pendidikan adat adalah menggali sejarah MA itu sendiri. Rekonstruksi memori masa lalu budaya MA,” demikian kutipan Liliana dan Jeremias, MA asal Misak Kolumbia.

Pemuda-pemuda mengambil peran utama dalam menggali sejarah MA itu sendiri. Tekniknya? Begini: dua hal utama, satu melalui lisan dan kedua melalui tulisan.  Mendengar dari tetua adat adalah yang paling penting. Lalu dokumen tertulis dari buku-buku baik yang orang lain tulis dari luar begitu juga yang ditulis MA itu sendiri.

“Satu hal penting untuk memulai pendidikan adalah bagaimana membuang mental dan pikiran yang terkungkung karena penjajahan. Artinya kita harus membersihkan anasir-anasir pikiran terjajah dari pikiran kita sendiri. Cuci otak kita dengan alam pikiran dari kita (Masyaakat Adat), bukan dari “luar”. Kami menyebutnya dengan “Pendidikan dari Kita” di mana segala sesuatunya untuk dipelajari berasal dari wilayah adat kita sendiri,” ujar Liliana dalam presentasenya lewat skype (20/3).

Bahasa, tambah Jeremias, menjadi salah satu yang sangat penting dalam “Pendidikan dari Kita”. Bahasa merupakan satu dasar perjuangan. Terlebih dewasa ini bahasa daerah sudah banyak yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya (umumnya generasi muda), kalau bukan punah.

Liliana dan Jeremias pada Oktober 2015 pernah datang ke Indonesia dan berbagi pengalaman di Sungai Utik pada sebuah kegiatan yang diadakan oleh BPAN. Tak heran pada saat keduanya jadi narasumber di Retret Metodologi Pendidikan Adat, mereka masih ingat beberapa peserta kegiatan di Sui Utik dan menyapa peserta dengan ucapan selamat pagi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Serge Marti dari LifeMosaic menjadi penghubung dengan menerjemahkan bahasa Spanyol ke Indonesia dan sebaliknya.

Bersambung [4]

Noer Fauzi Rahman, salah satu narasumber mempertanyakan asal-usul sekolah dan mengapa pendidikan formal (kolonial) melahirkan pemimpin gerakan untuk melawan pendidikan formal itu sendiri? Staf kepresidenan ini mengajak para peserta untuk merefleksikan pengalaman masing-masing terkait sekolah formal/resmi ala negara.

“Bagaimana asal-usul sekolah di negara kita? Apa tujuannya? Lalu mengapa pendidikan yang didirikan itu justru ilmunya dimanfaatkan untuk melawan kaum yang mendirikan sekolah itu?” tanyanya yang membuat peserta berpikir dan mengenali diri sendiri sebagai produk sekolah formal.

Hilangnya wilayah adat tidak terlepas dari penjajahan kolonial. Potensi ekonomi atau sumber daya yang dimiliki MA bisa terlepas dengan cukup mudah. Melalui penguasaan ilmu dan taktik menguasai, penjajah kolonial berhasil membuat wilayah-wilayah adat terpecah dari kesatuannya. Sosok penjajah yang pendatang, tidak menguasai geografis, iklim dan suasana, berjumlah kecil namun berhasil menguasai sedemikian luas daratan yang dihuni dan dikuasai oleh pemiliknya sejak ratusan tahun sebelum datangnya kolonial.

“Jadi ada ilmunya. Ada ilmu penjajah (Belanda) untuk menaklukkan komunitas temuan barunya. Sebagai contoh ada buku berjudul ‘Java: How to Manage A Colony?’ Ilmu ini dihasilkan melalui penelitian tim ahli mereka, sebut saja Snouck Hurgronje yang lama meneliti di Aceh. Hasil penelitian ini menjadi rekomendasi yang dijadikan untuk memulai penaklukan,” ujar narasumber yang biasa dipanggil Bang Oji ini.

Paska merdeka, wilayah adat semakin banyak yang dijarah negara lewat regulasinya yang kerap bertentangan dengan MA. Ketika Masyarakat Hukum Adat bersatu dalam RI yang didirikan, maka kewenangan atas tanah yang dahulu ada pada tetua adat, norma adat dengan sendirinya beralih ke pemerintah pusat Republik (Indonesia) yang baru didirikan. Republik melanjutkan domein verklaring.

Sehingga sumber peraturan negara baru hingga hari ini bersumber dari prinsip penguasaan kolonial di masa lalu. Kepentingan investasi, misalnya semakin menguat sejak 1967 saat Soeharto mengundangkan UU Penanaman Modal Asing yang terbalik 180 derajat dari kebijakan nasionalisasi Soekarno. Investasi kemudian menjadi prinsip hidup masyarakat luas yang mana salah satu pintu masuk sosialisasinya adalah sekolah formal.

Bersambung [3]

Jakarta (31/3/2016) –“Sistem Pendidikan Nasional saat ini tidak sesuai dengan konteks lokal dan mengancam keberlangsungan hidup Masyarakat Adat (MA). Sistem ini mencerabut anak-anak MA dari orang tua, budaya, pola pikir, cara hidup dan pengetahuan di wilayah adat atau secara luas hak-hak MA, yang menyebabkan hilang rasa percaya diri dengan identitasnya. Karena itu, muncullah masyarakat yang materialistik dan individualistik (mental bersaing).”

Kutipan tersebut adalah bagian dari isi Deklarasi Pendidikan Adat yang dideklarasikan 23 Maret 2016 di Ciptagelar Banten. Paragraf tersebut menggambarkan hasil-hasil diskusi Pendidikan Adat selama lima hari di sana. Pendidikan Adat yang digelar di Kasepuhan Ciptagelar sejak 19 hingga 23 Maret 2016 diadakan oleh AMAN dan BPAN serta didukung oleh LifeMosaic dan The Samdhana Institute.

Seluruh peserta melingkar utuh saling berkenalan.

Adapun tujuan dari retret ini diadakan adalah untuk memunculkan gagasan tentang pendidikan adat dan berbagi pengalaman, memperkaya wawasan dan saling memperkuat kemampuan antarpenggerak pendidikan adat untuk menciptakan pendidikan adat yang mendukung kedaulatan, kemandirian, martabat dan identitas MA.

Pesertanya merupakan kaum muda dari berbagai daerah seperti Tanah Batak (Sumut), Mentawai (Sumbar), Rimba (Jambi), Punan (Kaltara), Kalbar, Minahasa (Sulut), Sinjai dan Pattalasang (Sulsel), Molo (NTT), Halmahera, Papua yang mendirikan sekolah-sekolah yang prinsipnya mendekatkan diri kepada adat dan tradisi masyarakat sekitar. Acuannya tidak berdasarkan kurikulum yang disusun pemerintah.

Berikutnya [2]